“Kami mendesak KPK RI memeriksa seluruh IUP yang lahir dari praktik korupsi dan mengaudit jaminan reklamasi (Jamrek) yang jadi sarang korupsi di Kaltim,” ujarnya.

Ia juga menuntut pemerintah memastikan KSU PUMMA menuntaskan reklamasi sebelum izinnya berakhir pada Desember 2025.

Selain itu, JATAM mendesak agar seluruh fasilitas dan tunjangan DPRD Kaltim dialihkan untuk penyelamatan ruang hidup warga, seperti membangun ruang terbuka hijau agar anak-anak tak lagi bermain di kubangan maut tambang.

Harus Ada Tindakan Nyata

Mustari menekankan pemerintah daerah juga wajib segera memagari, memberi plang peringatan, dan memulihkan seluruh lubang tambang terbuka yang jaraknya dekat permukiman.

“Lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi itu kuburan terbuka bagi rakyat. Mustofa hanyalah satu nama dari puluhan korban. Kalau pembiaran ini terus dibiarkan, daftar korban akan terus bertambah,” tuturnya.

Ketua KSU PUMMA Sunardi Belum Tahu Kejadian

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KSU PUMMA Sunardi mengaku sedang sakit dan tidak mengikuti perkembangan kasus tersebut.

“Saya lagi sakit mas, jadi lama saya enggak mengikuti perkembangan KSU PUMMA,” kata Sunardi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh wartawan Arusbawah.co, Selasa (16/9/2025) malam.

Karena mengaku tidak mengetahui informasi itu, wartawan kemudian mengirimkan pernyataan resmi JATAM Kaltim kepadanya.

Sunardi justru balik mempertanyakan lokasi dan waktu kejadian.

“Itu kejadiannya pas di mananya,” tutup Sunardi tanpa melanjutkan pernyataannya.

(wan)