ARUSBAWAH.CO -  Dalam diskusi publik bertema “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” yang digelar pada tanggal 15/2/2026 di Gedung SLC FMIPA Universitas Mulawarman, Iswandi, Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, memberikan pandangan politiknya terkait penggunaan program Probebaya di tengah dinamika politik lokal.

Diskusi yang dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat itu menjadi ruang dialog tentang bagaimana sebuah program pemerintahan bisa dipandang sebagai alat politik sekaligus bagian dari pelayanan publik.

Program Probebaya di Tengah Persaingan Politik

Probebaya adalah singkatan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebuah program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yang digagas sejak beberapa tahun lalu untuk mendorong pembangunan di tingkat RT melalui anggaran langsung yang dikelola masyarakat. 

Program ini telah berjalan berturut‑turut sejak periode pertama kepemimpinan Andi Harun, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Samarinda sejak 26 Februari 2021 dan kembali terpilih bersama Saefuddin Zuhri untuk periode 2025–2030.

Dalam diskusi tersebut, Iswandi memaparkan bahwa program seperti Probebaya bisa dipandang dengan dua sisi: sebagai manfaat sosial ekonomi bagi warga, dan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa selama dijalankan sesuai norma dan aturan.

“Intinya begitu artinya program bagus sah sah saja jadi mesin politik dan juga tidak sah apabila dipaksakan. Sekarang siapa yang berkuasa itu yang bisa menentukan kan begitu,” kata Iswandi mengawali pandangannya.

Kalimat ini menjadi salah satu inti pernyataannya yang menekankan bahwa peran pemerintah dalam memanfaatkan program pembangunan di kota seperti Samarinda tidak boleh melampaui batas norma dan aturan yang berlaku. 

Menurut Iswandi, program kualitas publik dan politik praktis harus dijaga agar tidak saling saling mencampuri secara tidak wajar.

Batasan Penggunaan Program Menurut Iswandi

Iswandi kemudian memberi contoh konkret tentang bagaimana program seperti Probebaya bisa dipandang sebagai alat politik bila dikelola oleh figur tertentu, terutama yang sedang berkontestasi dalam proses politik seperti pencalonan kepala daerah.

“Kalau pak Andi Harun nanti kan sudah tidak wali kota lagi mungkin pak Saefuddin Zuhri memakai ini untuk mesin politik mungkin sah sah saja. Tapi kan ada norma norma tertentu sah sah saja,” ujarnya dalam forum tersebut.