“Bayangkan jika ada siswa yang tidak bisa ikut wisuda karena orang tuanya tak sanggup membayar. Ini bisa menciptakan perasaan terpinggirkan,” tambahnya.

Sebagai solusi, Novan mendorong agar keputusan mengenai kegiatan kelulusan melibatkan musyawarah yang adil dan menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya mencegah praktik perundungan akibat perbedaan latar belakang ekonomi.

“Acara kelulusan seharusnya menjadi momen bahagia untuk semua siswa, bukan sumber perpecahan. Semua anak berhak merasakan kebersamaan tanpa tekanan atau diskriminasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Kaltim menemukan adanya dugaan maladministrasi berupa pungutan wajib berkedok kegiatan perpisahan dan wisuda.

Temuan itu disampaikan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Kaltim, Mulyadin, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji pada April 2025 lalu. 

Penyerahan itu dilakukan di Kantor Gubernur Kaltim di jalan Gajah Mada dan disaksikan sejumlah pejabat.