ARUSBAWAH.CO - Kabar soal pungutan wisuda jadi perbincangan lagi di Kota Samarinda. Belakangan, mulai muncul informasi soal adanya praktik pungutan wisuda jelang akhir tahun ajaran. 

Soal ini, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi yang menyeluruh antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Ia menilai transparansi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Setiap pihak perlu diberikan pemahaman. Jangan sampai hanya berlandaskan kesepakatan sebagian tanpa mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh,” ujarnya.

Pada pungutan sekolah, ia menilai, sifatnya adalah tidak wajib, sehingga tak ada alasan memaksakan kepada ortu/ wali siswa. 

"Ya, pungutan sekolah untuk wisuda itu tidak wajib," kata Novan. 

Lanjut, ia menyoroti potensi dampak psikologis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak inklusif dapat memicu rasa malu, tekanan mental, bahkan diskriminasi sosial.