Karena kalau dibayar di akhir, arus kas dan perputaran ekonomi bisa terganggu,” tegas Muzakkir.

Ia mengakui, ada kecenderungan pelaksana kegiatan atau kontraktor menunda klaim pembayaran hingga akhir tahun agar lebih praktis secara administrasi.

“Ada kebiasaan nagihnya di akhir, biar sekalian. Tapi itu enggak sehat. Kalau fisiknya sudah selesai, seharusnya langsung diajukan pembayaran,” ujarnya.

Dampak Lambatnya Serapan terhadap Ekonomi Masyarakat

Fenomena lambatnya serapan juga berdampak ke perekonomian masyarakat. 

Arus uang dari APBD yang tertahan berarti keterlambatan peredaran modal di lapangan.

Padahal, menurut Muzakkir, APBD adalah mesin penggerak ekonomi daerah yang memberi efek berganda (multiplier effect) ke masyarakat.

“Jangan dikira pembayaran gaji ASN dan PPPK enggak berpengaruh. Justru mereka ini yang banyak belanja di pasar, warung, toko-toko. Kalau gajinya telat sebulan saja, sembako enggak kebeli, bayar sekolah anak juga susah,” katanya memberi contoh.

Muzakkir juga menegaskan bahwa APBD tidak sepenuhnya berbentuk uang tunai yang langsung tersedia.

Namun di sisi lain, keterlambatan pembayaran proyek dan gaji bisa memperlambat sirkulasi ekonomi di masyarakat.

“APBD itu bukan uang yang langsung ada di meja. Ini uang cerita. Kalau pendapatan baru terealisasi 77 persen, ya uang yang benar-benar ada segitu juga. Jadi enggak bisa belanja 100 persen karena uangnya belum terkumpul,” pungkasnya.

(wan)