Mekanisme Kontrak Jadi Alasan Lambatnya Pembayaran

Ia menjelaskan, sistem pembayaran berbasis kontrak dalam proyek pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan. 

Ada mekanisme hukum yang mengatur pembayaran bertahap, sesuai progres pekerjaan, masa pemeliharaan, hingga jaminan pelaksanaan.

“Enggak bisa dibayar duluan. Ada yang termin, ada yang nunggu selesai dulu. Jadi kalau pun belum dibayar, bukan berarti programnya mandek. Tapi karena mekanisme kontrak,” terangnya.

Meski begitu, fakta bahwa lebih dari separuh OPD masih berada di zona merah menandakan bahwa arus perputaran uang publik belum maksimal.

Dari sisi data, zona kuning mencakup 31 persen, zona hijau 9 persen, sementara sisanya 60 persen lebih masih merah.

Namun Muzakkir menegaskan, kategori merah tidak selalu berarti kinerja buruk.

“Zona merah ini bukan berarti OPD-nya malas. Tapi memang karena hukum kontrak dan arus kas. Banyak kegiatan sudah terlaksana tapi pembayarannya belum,” katanya.

Menurut dia, lambatnya serapan juga dipengaruhi ritme pelaksanaan APBD yang baru benar-benar berjalan setelah pertengahan tahun 2025.

“Setelah April baru selesai RKPD dan pergeseran anggaran. Jadi real running-nya mulai pertengahan tahun,” jelasnya.

Target Serapan Akhir Tahun 95 Persen, Tantangan Besar di Tengah Zona Merah

Pemprov Kaltim menargetkan serapan bisa menembus 95 persen pada akhir tahun, lebih tinggi dari capaian 2024 yang berada di angka 92,16 persen.

Tetapi target itu akan sulit tercapai jika OPD tidak segera mempercepat proses pencairan dan pembayaran kegiatan yang sudah rampung.

“Kami sudah minta dalam rapat-rapat, yang sudah selesai tolong segera dibayar. Jangan tunggu akhir tahun.