Ia menekankan bahwa publik kini memiliki tuntutan lebih tinggi terhadap keamanan dana yang mereka simpan.

Hairul Anwar juga menyayangkan masih digunakannya SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sebagai jaminan untuk pengajuan kredit.

Menurutnya, SPK seharusnya tidak lagi dijadikan dasar untuk menjamin kredit, apalagi jika proyek terkait berada di luar wilayah Kaltim, yang artinya lebih sulit dikontrol.

“Jika SPK yang dijadikan jaminan terlambat dibayarkan, apa yang bisa disita? Inilah yang membuat kasus kredit fiktif dengan jaminan SPK menjadi sulit diantisipasi oleh bank, terlebih bank pemerintah,” ungkap Hairul.

Ia menilai kasus ini harus dievaluasi lebih mendalam pada kebijakan kredit di Bankaltimtara.

Hairul menekankan pentingnya kebijakan untuk memastikan bahwa jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, bank seharusnya memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait jaminan kredit.

“Bankaltimtara perlu mengevaluasi penggunaan SPK sebagai jaminan. Di era modern ini, sudah seharusnya bank dapat memanfaatkan aplikasi cek kredit dari BI atau OJK untuk memastikan kredibilitas calon nasabah,” jelasnya.

Hairul Anwar juga menyampaikan bahwa pemberian kredit sebaiknya tidak hanya mengandalkan dokumen seperti SPK, tetapi juga menilai rekam jejak kreditur.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan rekam jejak kreditur, terutama untuk kredit UMKM.

Hairul menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap pemberian kredit dan proses pengajuan jaminan di bank milik pemerintah.

Dewan pengawas, menurutnya, harus dapat mengawasi kredit secara menerus dan memastikan bahwa prosedur persetujuan kredit berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Bank pemerintah seperti Bankaltimtara harus memiliki pengawasan internal yang kuat”, ungkapnya.

“Dewan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan setiap pengajuan kredit diperiksa secara mendalam. Pengawasan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan,” pungkasnya. (wan/pra)