Sebagai bagian dari upaya memperkuat program, forum evaluasi juga dilakukan dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur.

IDM menjadi tolak ukur penting dalam menilai ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016, IDM memberikan panduan bagi perangkat daerah untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

“Data IDM menjadi dasar penting bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah kebijakan. Kami siap mendukung dengan data yang akurat, namun diperlukan sinergi dan dukungan anggaran dari berbagai pihak,” jelasnya.

Untuk memastikan keberhasilan program, Aswanda menegaskan pentingnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) lintas perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kolaborasi antar lembaga daerah ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Timur.

“Pokja ini akan mengintegrasikan data skor IDM sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih efisien dan relevan untuk pembangunan desa,” pungkasnya. (adv)