Tahap pertama pembangunan atau Batch 1 dijalankan pada 2025 dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun.

Pekerjaan dalam tahap ini menggunakan skema kontrak tahun tunggal dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Fokus pembangunannya meliputi:

• Pembangunan jalan dan MUT KIPP 1B–1C
• Penataan kawasan dan ruang terbuka

Tahap ini menjadi fondasi awal untuk mendukung pengembangan kawasan kelembagaan negara di IKN.

Batch 2 Jadi Proyek Terbesar, Bangun Gedung DPR hingga MA

Tahap kedua atau Batch 2 berlangsung pada periode 2025–2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp20 triliun.

Proyek ini menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC).

Pembangunan yang masuk dalam tahap ini meliputi:

• Gedung perkantoran legislatif untuk MPR, DPR, dan DPD
• Gedung kawasan yudikatif untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
• Jalan dan MUT sebagai akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif
• Pembangunan embung, kolam retensi, serta jaringan SPAM dan perpipaan

Tahap ini menjadi salah satu paket pembangunan terbesar karena mencakup infrastruktur utama bagi operasional lembaga negara di IKN.