Berdasarkan informasi terakhir, izin operasional proyek tersebut masih tertahan di pemerintah pusat, lantaran masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Menanggapi hal itu, Helmi meminta Pemerintah Kota Samarinda segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis yang diminta pemerintah pusat.

“Yang jelas kita berharap persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pusat itu segera dilengkapi oleh pemerintah kota,” ujarnya.

Meski berharap terowongan segera dapat digunakan masyarakat, Helmi menegaskan persoalan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, seluruh standar spesifikasi proyek harus benar-benar sesuai dengan ketentuan sebelum fasilitas tersebut dibuka untuk publik.

“Tapi tentu kita juga harus mempertimbangkan izin-izin karena itu menyangkut masalah keselamatan. Jadi standar spesifikasinya harus betul-betul sesuai dengan yang diminta,” tegasnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh proses penyelesaian proyek berjalan sesuai aturan.

“Sebagai DPRD dengan fungsi pengawasan, kami berharap itu segera ditindaklanjuti dan bisa difungsikan, dengan catatan sudah layak berdasarkan penilaian dinas atau pihak pusat yang bersangkutan,” katanya.

Teras Samarinda Tahap II Diminta Utamakan Safety

Selain terowongan, Helmi juga menyoroti progres Teras Samarinda tahap II yang sampai sekarang belum sepenuhnya difungsikan.