Mereka mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 24 Oktober 2025.
“Misran selalu kooperatif selama pemeriksaan. Tidak ada alasan hukum untuk memperpanjang penahanan. Ini bentuk penyalahgunaan kewenangan,” tegas perwakilan koalisi.
Jatam menilai, kasus ini menjadi preseden buruk bagi pembela lingkungan di Kalimantan Timur.
Penahanan Misran dinilai sebagai upaya membungkam suara masyarakat yang memperjuangkan hak hidup dan keselamatan ekologis.
Tegakkan Keadilan untuk Masyarakat Muara Kate
Dalam pernyataannya, Jatam Kaltim menegaskan bahwa perjuangan Misran Toni dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Jaksa harus memastikan hukum tidak digunakan untuk menekan masyarakat yang membela hak hidup. Keadilan sejati berpihak pada mereka yang menjaga bumi, bukan pada industri tambang yang membawa bencana ekologis,” tegas Jatam. (pra)
- Susunan Direksi PT Mantimin Coal Mining, Perusahaan Tambang yang Jalur Haulingnya Lintasi Jalan Umum di Paser
- Aktivitas Tambang di Paser Diduga Gunakan Jalan Umum untuk Angkutan Batubara, Ini Isi Perda Berpotensi Dilanggar
- Ada Tuntutan untuk Cabut Izin PT Mantimin Coal Mining di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Diduga Ada Pembiaran Terstruktur
Tag
