Menurutnya, belanja pemeliharaan memang diatur sekitar 2 persen dari nilai aset.

“Rumah jabatan ini perlu biaya juga. Perbaikannya paling tidak bayar listrik, air dan macam-macam. Rumah dinas ini sekian lama enggak dihuni, banyak perbaikan dilakukan,” jelasnya.

Rudy Mas’ud juga menepis anggapan bahwa anggaran Rp25 miliar hanya untuk rumah dinas gubernur.

Ia menyebut ada 57 item pekerjaan yang dibiayai dalam paket tersebut.

Namun, kata dia, tidak semua 57 paket didalam realisasi pengadaan di situs Inaproc Pemprov Kaltim masuk dalam dalam belanja rumah jabatan gubernur saja.

“Kalau rumah dinas itu, kalau saya enggak salah, anggarannya cuma sekitar 3 miliar. Sisanya itu kantor, ruang kerja gubernur, wakil gubernur, ruang meeting, pendopo, guest house, Olah Bebaya, Odah Etam,” ungkapnya.

Ia menambahkan, anggaran tersebut sudah direncanakan sejak APBD Perubahan 2024 dan berlanjut di 2025.

Sementara dirinya menjabat dalam kerangka APBD perubahan 2025.

“Ini yang viral, banyak yang membaca datanya hanya dari media sosial seolah-olah itu anggaran sekarang. Padahal tidak. Itu APBD 2024, 2025 murni dan perubahan. Ini sudah selesai,” tegasnya.

Rudy Mas’ud juga memastikan, seluruh penggunaan anggaran telah melalui proses audit berlapis.

“Jangan ragu, semua APBD ini auditornya banyak. Ada internal, ada eksternal. Internal ada inspektorat. Eksternal ada DPRD, BPK RI perwakilan Kaltim, dan juga BPKP,” pungkasnya.

(wan)