ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, membandingkan Program GratisPol Pendidikan dengan program Gubernur sebelumnya yakni program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan.
Rudy Mas’ud menyebut, GratisPol Pendidikan dirancang dengan pendekatan berbeda dan menjangkau penerima yang jauh lebih luas.
Pernyataan itu disampaikan Rudy dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, selama masa reses dewan, isu perbandingan dua program beasiswa tersebut sering muncul di tengah masyarakat Kaltim.
“Ini perlu diluruskan. Jangan dibandingkan sepotong-sepotong,” ujar Rudy di hadapan anggota dewan.
Ia menjelaskan, perbedaan utama terletak pada arah kebijakan pemerintah daerah.
Jika sebelumnya bantuan dinilai lebih terbatas, kini pemerintah provinsi memilih memperluas akses agar lebih banyak mahasiswa bisa merasakan dukungan pendidikan.
“Kan terlihat lebih unggul mana GratisPol atau Kaltim tuntas dan Stimulan,” tanya Rudy dalam pidatonya.
Anggaran dan Jumlah Penerima GratisPol Dibanding Kaltim Tuntas
Saat ini, kata Rudy, Pemprov Kaltim menganggarkan Program GratisPol untuk sekitar 158 ribu mahasiswa, baik yang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Di Kaltim sendiri terdapat 52 kampus yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau ada pemutusan sepihak, itu ranah kampus. Yang jelas, semua kampus jalan sesuai aturan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2023 lalu Program beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan menjangkau sekitar 28 ribu mahasiswa dengan total anggaran Rp365,34 miliar.
Rata-rata bantuan yang diterima mahasiswa saat itu mencapai sekitar Rp12,94 juta per orang.
Sementara itu, GratisPol pada 2026 mengalokasikan anggaran Rp819,57 miliar untuk 157.090 mahasiswa.
Rata-rata bantuan yang diterima sekitar Rp5,17 juta per mahasiswa.
Rudy mengakui nominal per mahasiswa dalam GratisPol memang lebih kecil dibanding program sebelumnya.
Namun, menurutnya, fokus kebijakan kali ini adalah pemerataan.
“Kalau cuma lihat angka per orang, memang beda. Tapi kita mau lebih banyak anak Kaltim yang bisa kuliah. Ini soal akses dan keadilan,” ujarnya.
Sasaran GratisPol untuk Mahasiswa, ASN, dan Guru di Kaltim
Rudy juga menekankan, GratisPol tidak hanya menyasar mahasiswa reguler.
Aparatur sipil negara (ASN) di organisasi perangkat daerah (OPD) serta para guru juga masuk dalam skema penerima manfaat.
Langkah itu disebutnya sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim.
“Kenapa OPD dan guru kita dorong ikut? Karena kita mau tingkatkan kualitas SDM. Kalau SDM naik, pelayanan publik dan mutu pendidikan ikut naik,” jelasnya.
Ia menambahkan, program ini tidak bersifat wajib.
Mahasiswa yang sudah menerima beasiswa lain atau memilih tidak ikut GratisPol tetap diberi kebebasan.
“Kita tidak memaksa. Kalau sudah ada beasiswa lain atau tidak mau ikut, tidak masalah,” katanya.
Sejarah Peluncuran Kaltim Tuntas dan GratisPol
Sebagai informasi, Program Kaltim Tuntas dan Stimulan diluncurkan pada 16 September 2019 di era kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Program tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Beasiswa (BPB) Kaltim berdasarkan Pergub Nomor 422 Tahun 2019 beserta aturan turunannya.
Sementara Program GratisPol resmi diluncurkan pada 21 April 2025 oleh Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji.
Program ini mengusung konsep pendidikan gratis mulai jenjang S1 hingga S3, dengan dasar hukum Pergub Nomor 24 Tahun 2025 dan dikelola melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim.
(wan)
