Eni saat ini mengelola sejumlah blok strategis di Kalimantan Timur, seperti Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, Rapak, hingga Makassar Strait.

Dengan rencana merger aset bersama Petronas, status dan skema penyerahan PI 10 persen dinilai perlu mendapatkan kejelasan.

Hingga kini, otoritas daerah maupun BUMD migas di Kaltim masih menunggu penegasan dari pemerintah pusat, SKK Migas, serta pihak Eni terkait implementasi PI 10 persen pada blok-blok yang memperoleh perpanjangan kontrak atau masuk dalam struktur perusahaan patungan baru.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi XII dengan Kementerian ESDM yang dihadiri langsung oleh Bahlil Lahadalia, anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin mempertanyakan soal kejelasan PI untuk ENI ini. 

Kaltim baru mendapatkan 1 komitmen dari blok migas yang ada di Bumi Etam, yaitu Pertamina Hulu Mahakam (PHM). 

Sementara sisanya, masih belum jelas. 

"Bahwa di Kaltim itu Pak Bahlil, Pemprov baru mendapatkan komitmen PI (Participating Interest) 10 persen, hanya baru 1 dari perusahaan, yaitu Pertamina Hulu Mahakam (PHM)," ucapnya. 

"Sedangkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), atau zona 9 kalau tidak salah dan PT ENI (Italia) ini belum jelas, Pak Bahlil," lanjut Udin lagi. 

Udin kemudian menyindir soal pernyataan Bahlil yang menjanjikan adanya komitmen dari PT ENI ketika Menteri ESDM itu berkunjung ke Kaltim, beberapa waktu lalu. 

"Bahkan ketika Pak Bahlil berkunjung ke Kaltim, beliau menjanjikan bahwa PT ENI nanti akan memberikan komitmen PI 10 persen terhadap pemerintah provinsi Kaltim. Pada forum terhormat ini saya selaku dan mewakili masyarakat Kaltim perlu mempertanyakan sejauh mana progres dari komitmen ini," jelasnya. 

Proyek Migas Eni Tetap Berjalan

Di luar isu PI 10 persen, Eni melaporkan kinerja eksplorasi dan produksi yang tetap agresif di Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir.