ARUSBAWAH.CO -  Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan eks Pusat Kesehatan Ibu dan Bayi (Puskib) di Balikpapan agar tidak lagi menjadi aset terbengkalai.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan Tahun 2026 di auditorium Balai Kota, Kamis (2/4).

Dalam forum tersebut, Seno mengakui bahwa hingga saat ini lahan eks Puskib memang belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Pemprov, kata dia, tengah menyusun berbagai opsi perencanaan agar kawasan tersebut bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Kaltim.

“Kita coba buat perencanaan supaya bisa menjadi PAD kita yang baru,” ujarnya.

Opsi Apartemen dan Mal Masih Terkendala RTRW

Salah satu rencana yang sempat muncul adalah mengembangkan kawasan tersebut menjadi apartemen dan pusat perbelanjaan.

Namun, rencana itu belum bisa langsung direalisasikan karena masih harus menyesuaikan dengan sejumlah ketentuan, terutama terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kita sempat rencanakan jadi apartemen dan mal. Tapi ternyata ada beberapa hal yang harus dipenuhi, terutama RTRW-nya. Jadi nanti kita diskusikan lagi apa yang paling tepat untuk dikembangkan,” katanya.

Menurut Seno, pemerintah tidak ingin lahan strategis itu terus dibiarkan menjadi lahan tidur.

Ia menekankan pentingnya menjadikan aset daerah sebagai sumber ekonomi yang produktif dan berdaya guna.

“Kita ingin tidak hanya lahan tidur yang kita punya, tapi lahan produktif,” tegasnya.

Dikelola Perusda MBS, Dibuka Opsi RTH hingga Bisnis

Saat ini, pengelolaan lahan tersebut telah dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS).

Pemerintah provinsi juga membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan arah pemanfaatan yang paling sesuai, termasuk jika opsi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi pilihan.

“Kita diskusikan dengan Pak Wali Kota, kalau memang arahnya RTH, apa yang harus kita lakukan. Karena kita ingin juga aset kita berdaya guna,” ujarnya.

Pemprov Arahkan Aset Jadi Sumber PAD Baru

Dorongan untuk memaksimalkan aset daerah ini juga tidak lepas dari kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan.

“Maka kita harus beralih arah, shifting pembangunan kita dengan memanfaatkan aset yang ada,” katanya.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat terjadi gugatan hukum terkait lahan tersebut dari pihak ketiga.

Namun, proses hukum itu kini telah selesai dan dimenangkan oleh Pemprov, sehingga membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut.

“Problemnya sudah selesai dan dimenangkan oleh pemerintah provinsi. Jadi kita bisa mulai fokus mengembangkan,” jelasnya.

Fokus PAD, RTH Tetap Bisa Dikombinasikan

Ketika ditanya wartawan soal pilihan antara mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau atau mengembangkan kawasan berbasis bisnis, Seno Aji menegaskan bahwa orientasi peningkatan PAD tetap menjadi pertimbangan utama.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan konsep RTH tetap bisa dikombinasikan dengan skema yang menghasilkan pendapatan.

“Kalau bicara realistis ekonomi, ya pasti kita arahkan supaya bisa dibisniskan. Artinya PAD itu bisa masuk untuk Kalimantan Timur. Tapi kita juga akan diskusikan bagaimana RTH itu tetap bisa memberi kontribusi PAD,” tutupnya.

(wan)