“Ini memang proses mediasi, bukan penjatuhan sanksi. Belum ada keputusan hukuman apa pun,” tegasnya.

Agenda mediasi lanjutan masih menunggu koordinasi berikutnya.

DPRD juga mempertimbangkan untuk melibatkan media agar proses berjalan lebih transparan dan dapat dipantau publik.

Walaupun sanksi resmi belum diputuskan, DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengikuti perkembangan kasus secara cermat dan menjalankan seluruh prosedur sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kredibilitas lembaga serta kepentingan masyarakat.

“Intinya, mediasi ini diarahkan untuk menyelesaikan persoalan secara sadar, dengan harapan tercapai penyelesaian yang terbaik,” tutup Subandi.

(adv)