Menurut Ismail, masalah ini perlu disikapi serius.

“Bukan cuma urusan angka atau laporan. Ini menyangkut hak pendidikan anak-anak kita,” tegasnya.

Komisi IV mendesak agar Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung ke sekolah, terutama di daerah-daerah pinggiran.

Selain verifikasi lapangan, ia juga mengusulkan audit rutin dan sidak untuk menekan potensi manipulasi data.

Tak hanya itu, Ismail menilai bahwa operator sekolah, yang sering kali bertugas mengisi Dapodik, perlu dibekali pemahaman yang lebih kuat.

Ia menyebut, tekanan dari pihak sekolah agar data tampak “sempurna” bisa membuat operator tergoda mengubah fakta.

“Kadang operatornya bingung, di satu sisi diminta jujur, tapi di sisi lain disuruh lapor yang bagus-bagus. Itu akhirnya jadi dilema,” pungkasnya. (adv)