ARUSBAWAH.CO - Sistem pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali jadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda.

Pasalnya, sejumlah sekolah diduga ‘memoles’ laporan data mereka demi mendapat nilai akreditasi tinggi, alih-alih menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa praktik ini justru menjadi bumerang.

Sekolah yang sebenarnya kekurangan fasilitas atau tenaga pengajar malah gagal menerima bantuan, karena dalam data mereka terlihat seolah-olah sudah ideal.

“Ruang kelas rusak, guru masih kurang, tapi data Dapodik bilang semua beres. Ini kan akhirnya menyulitkan pemerintah menyalurkan bantuan,” ucap Ismail.

Dapodik sendiri merupakan sistem nasional yang dipakai Kementerian Pendidikan sebagai basis perencanaan anggaran dan kebijakan.

Ketika datanya tidak mencerminkan kenyataan, alokasi bantuan pun bisa jadi salah sasaran.