ARUSBAWAH.CO - Sistem pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali jadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda.
Pasalnya, sejumlah sekolah diduga ‘memoles’ laporan data mereka demi mendapat nilai akreditasi tinggi, alih-alih menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa praktik ini justru menjadi bumerang.
Sekolah yang sebenarnya kekurangan fasilitas atau tenaga pengajar malah gagal menerima bantuan, karena dalam data mereka terlihat seolah-olah sudah ideal.
“Ruang kelas rusak, guru masih kurang, tapi data Dapodik bilang semua beres. Ini kan akhirnya menyulitkan pemerintah menyalurkan bantuan,” ucap Ismail.
Dapodik sendiri merupakan sistem nasional yang dipakai Kementerian Pendidikan sebagai basis perencanaan anggaran dan kebijakan.
Ketika datanya tidak mencerminkan kenyataan, alokasi bantuan pun bisa jadi salah sasaran.
Menurut Ismail, masalah ini perlu disikapi serius.
“Bukan cuma urusan angka atau laporan. Ini menyangkut hak pendidikan anak-anak kita,” tegasnya.
Komisi IV mendesak agar Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung ke sekolah, terutama di daerah-daerah pinggiran.
Selain verifikasi lapangan, ia juga mengusulkan audit rutin dan sidak untuk menekan potensi manipulasi data.
Tak hanya itu, Ismail menilai bahwa operator sekolah, yang sering kali bertugas mengisi Dapodik, perlu dibekali pemahaman yang lebih kuat.
Ia menyebut, tekanan dari pihak sekolah agar data tampak “sempurna” bisa membuat operator tergoda mengubah fakta.
“Kadang operatornya bingung, di satu sisi diminta jujur, tapi di sisi lain disuruh lapor yang bagus-bagus. Itu akhirnya jadi dilema,” pungkasnya. (adv)
