ARUSBAWAH.CO - Dua akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda aktif mengomentari soal pemangkasan Beasiswa Kaltim pada tahun ini.

Kepada redaksi Arusbawah.co, mereka beri kritik panjang soal anggaran beasiswa yang dipangkas ini.

Pertama, datang dari Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi (Fekon) Unmul Samarinda.

"Ini memang harus diklarifikasi. Itu dipindah ke mana (anggaran) duit kan tak sedikit. Banyak orang terbantu dari beasiswa ini, ketika dipangkas harus dijelaskan," ucapnya.

Pihak-pihak yang dinilainya harus klarifikasi pun disebut jelas.

"Pak Pj (gubernur) harus klarifikasi itu, Bu Sekda, Bappeda, dan Komisi IV. Karena anggaran itu kan tidak terjadi dengan sendirinya tanpa kesepakatan kedua belah pihak," ucapnya.

"Kan ada pengganggaran dan pengawasan. Kemana, ngapain aja selama ini Komisi IV? Pasti ada RDP kan, hearing, pengusulan anggaran dari dinas-dinas, OPD terkait itu. Pasti dia paham," lanjutnya lagi.

Dia katakan lagi, soal pemangkasan ini, tak mungkin para pihak disebut di atas tak tahu sama sekali.

"Tak mungkin para pihak ini tidak tahu. Ini harus didesak publik, disampaikan ke publik. APBD itu uang rakyat, bukan uang segelintir pejabat atau sekelompok orang," ucapnya.

Purwadi sampaikan pula bahwa dari penjelasan yang muncul saat ini, malah terkesan lempar-lemparan.

Diketahui, dalam sambutannya di salah satu acara, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sampaikan bahwa dirinya tak cawe-cawe akan urusan BKT ini.

"Jadi lempar-lemparan kan? Sekda itu kan menyiapkan saja, namanya sekda kan sekretaris daerah. Kebijakan apapun, pasti dua-duanya paham (Sekda dan Pj)," katanya.

Senada dengan Purwadi, Saiful Bachtiar, Dosen Fisip Unmul juga memberikan kritiknya akan Beasiswa Kaltim ini. Dia pun sepaham dengan harus adanya penjelasan dari legislatif dan eksekutif dalam persoalan ini.

"Pertama, terkait kebijakan mengurangi beasiswa ini, apakah sudah kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim? Ini perlu transparan. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab dan menjelaskan," katanya.

Poin selanjutnya adalah soal alasan dari pihak Pemprov atau pihak DPRD Kaltim yang seharusnya dapat diberikan secara ilmiah, mengenai dasar dilakukannya pemangkasan Beasiswa Kaltim ini.

Saiful Bachtiar sejauh ini, melihat alasan dari pemangkasan beasiswa Kaltim belum bisa dipertanggungjawabkan secara publik.