Oleh sebab itu, seluruh persyaratan administrasi, termasuk validitas DTKS, seharusnya sudah dipastikan jauh sebelum proses penerimaan peserta didik dimulai.

Sebelumnya, DPRD Samarinda menerima laporan mengenai sejumlah calon siswa yang tidak dapat memilih jalur afirmasi karena sistem menempatkan mereka di luar kategori desil yang dipersyaratkan. 

Setelah dilakukan penelusuran, kondisi tersebut diduga terjadi akibat data DTKS yang belum diperbarui sehingga tidak lagi menggambarkan keadaan ekonomi keluarga secara aktual.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera mengurus perubahan data apabila terjadi perubahan kondisi sosial maupun ekonomi keluarga. 

Menurutnya, semakin cepat pembaruan dilakukan, semakin besar peluang calon peserta didik memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Novan menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor utama agar kuota jalur afirmasi benar-benar diterima oleh peserta didik dari keluarga yang memenuhi persyaratan. 

Selain melindungi hak masyarakat, data yang akurat juga akan mendukung pelaksanaan SPMB di Kota Samarinda agar berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan berkeadilan. (adv/naa)