Setiap perubahan harus melalui tahapan administrasi dan verifikasi sehingga memerlukan waktu sebelum data benar-benar tersinkronisasi ke dalam sistem.

Karena itu, ia meminta para orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk memastikan status DTKS keluarga lebih awal, tanpa menunggu jadwal pendaftaran sekolah dibuka.

Menurutnya, persoalan administrasi seperti ini hampir selalu berulang setiap tahun. 

Banyak orang tua baru mengetahui adanya perubahan desil atau kategori kesejahteraan keluarga ketika proses pendaftaran berlangsung. 

Situasi tersebut membuat calon peserta didik kehilangan kesempatan menggunakan jalur afirmasi karena data yang dimiliki pemerintah belum sesuai.

“Jangan menunggu pendaftaran dibuka baru mengecek data,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, DPRD Samarinda mengimbau masyarakat melakukan pemeriksaan status DTKS melalui kantor kelurahan maupun Dinas Sosial Kota Samarinda.

Dengan melakukan pengecekan lebih awal, masyarakat masih memiliki kesempatan mengajukan pembaruan apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian data sebelum tahapan SPMB dimulai.

Novan menilai masyarakat perlu menyadari bahwa SPMB merupakan agenda yang diselenggarakan setiap tahun.