Saat ini, pemanfaatan dana hasil penghematan masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah daerah.

Selain penghematan anggaran, DPRD juga menyoroti regulasi perpajakan bagi pengusaha, khususnya status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dampaknya terhadap UKM.

“Kami ingin kepastian, apakah kebijakan pemungutan pajak berlaku seragam di seluruh Indonesia?” tanya Helmi.

DPRD meminta otoritas pajak menerbitkan Surat Edaran resmi agar tidak ada kebingungan di lapangan.

Helmi mengungkapkan bahwa banyak pelaku UKM masih ragu apakah mereka termasuk wajib pajak atau tidak.

“Dokumen ini sangat penting karena akan menjadi pegangan hukum bagi pemerintah daerah,” katanya.