Meski jadwalnya masih bersifat tentatif, agenda tersebut ditargetkan dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam regulasi.

“Kita menjadwalkan sidang paripurna pelaksanaan APBD, laporan yang disampaikan wali kota tentang pelaksanaan APBD. Paling lambat 30 Juli,” katanya.

Laporan pelaksanaan APBD sendiri menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat sejauh mana program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah berjalan sepanjang tahun anggaran.

Komisi I Fokus Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat

Selain agenda paripurna, aktivitas Komisi I DPRD Samarinda dalam waktu dekat masih akan diisi dengan berbagai kegiatan rutin yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan aspirasi masyarakat.

Samri menjelaskan sebagian besar agenda komisinya masih berupa rapat dengar pendapat (hearing) serta tindak lanjut terhadap berbagai surat dan pengaduan yang masuk ke DPRD.

“Masih agenda normal, hearing dengan surat-surat yang masuk dan ditindaklanjuti,” tuturnya.