Menurut DPRD, proporsi belanja masih lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional dibandingkan program teknis yang berkaitan langsung dengan penguatan sektor pangan dan pertanian.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total pagu anggaran mencapai Rp25,69 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 45 hingga 50 persen masih digunakan untuk belanja rutin, belanja penunjang, operasional, serta pembayaran gaji pegawai.

"Secara angka penyerapan memang bagus. Tapi komposisinya 45 sampai 50 persen itu masih untuk belanja rutin, penunjang, dan gaji. Sementara program teknis pangan dan pertanian baru teralokasi sekitar 25 persen,” ujarnya.

Iswandi menilai kebijakan pembangunan di bidang pertanian semestinya lebih diarahkan pada program yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah, mendukung produktivitas lahan pertanian, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani.

Menurutnya, komposisi anggaran yang lebih seimbang akan membuat berbagai program strategis di sektor pangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.

Melalui evaluasi penyusunan RKA Tahun 2027, Komisi II DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif, sehingga belanja daerah benar-benar diprioritaskan untuk program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

"Harapan kami alokasi anggaran ke depan tidak hanya sekadar memenuhi target administrasi, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan," pungkasnya. (adv/naa)