ARUSBAWAH.CO - Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian terhadap arah kebijakan anggaran yang disusun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani).
Legislator menilai penetapan program prioritas perlu dievaluasi agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pangan dan pertanian.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan program pada 2026 dengan rancangan kegiatan yang disiapkan untuk tahun anggaran berikutnya.
Ia menilai sejumlah kegiatan yang ditempatkan sebagai prioritas justru lebih berfokus pada pencapaian indikator kinerja kepala daerah dibandingkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Program yang dianggap sangat prioritas ternyata yang mendukung indikator kinerja wali kota. Sementara program yang menyentuh masyarakat langsung justru dianggap biasa,” kata Iswandi.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Samarinda.
Agenda rapat meliputi evaluasi Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Selain membahas arah program, Komisi II juga mencermati struktur penggunaan anggaran Ketapang Tani.
Menurut DPRD, proporsi belanja masih lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional dibandingkan program teknis yang berkaitan langsung dengan penguatan sektor pangan dan pertanian.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total pagu anggaran mencapai Rp25,69 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar 45 hingga 50 persen masih digunakan untuk belanja rutin, belanja penunjang, operasional, serta pembayaran gaji pegawai.
"Secara angka penyerapan memang bagus. Tapi komposisinya 45 sampai 50 persen itu masih untuk belanja rutin, penunjang, dan gaji. Sementara program teknis pangan dan pertanian baru teralokasi sekitar 25 persen,” ujarnya.
Iswandi menilai kebijakan pembangunan di bidang pertanian semestinya lebih diarahkan pada program yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah, mendukung produktivitas lahan pertanian, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani.
Menurutnya, komposisi anggaran yang lebih seimbang akan membuat berbagai program strategis di sektor pangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.
Melalui evaluasi penyusunan RKA Tahun 2027, Komisi II DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif, sehingga belanja daerah benar-benar diprioritaskan untuk program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
"Harapan kami alokasi anggaran ke depan tidak hanya sekadar memenuhi target administrasi, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan," pungkasnya. (adv/naa)
