ARUSBAWAH.CO - Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian terhadap arah kebijakan anggaran yang disusun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani). 

Legislator menilai penetapan program prioritas perlu dievaluasi agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pangan dan pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan program pada 2026 dengan rancangan kegiatan yang disiapkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Ia menilai sejumlah kegiatan yang ditempatkan sebagai prioritas justru lebih berfokus pada pencapaian indikator kinerja kepala daerah dibandingkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Program yang dianggap sangat prioritas ternyata yang mendukung indikator kinerja wali kota. Sementara program yang menyentuh masyarakat langsung justru dianggap biasa,” kata Iswandi.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Samarinda. 

Agenda rapat meliputi evaluasi Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

Selain membahas arah program, Komisi II juga mencermati struktur penggunaan anggaran Ketapang Tani.