Menurut Riska, dalam situasi saat ini, DPRD memilih untuk menunggu langkah konkret dari Pemkot Samarinda dalam menyikapi persoalan tersebut sebelum memberikan respons lebih jauh.

“Untuk saat ini biar pemerintah kota dulu yang menyelesaikan. Kami dari DPRD belum bisa terlalu banyak memberikan tanggapan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV, mendukung kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Samarinda dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Kami mendukung langkah Pak Wali. Karena pasti pemerintah kota kesulitan dengan diserahkannya BPJS yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah provinsi,” pungkasnya. (raf)