Ia menilai kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu hambatan utama yang membuat program subsidi pendidikan itu belum dapat dijalankan oleh pemerintah kota.

Selain itu, DPRD juga menyoroti program orang tua asuh yang sebelumnya sempat dicanangkan Pemkot Samarinda namun belum berjalan optimal.

Menurut Sri Puji, perubahan sistem data sosial dari pemerintah pusat ikut memengaruhi pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut.

DPRD Minta Jangan Ada Anak Samarinda Putus Sekolah

DPRD Samarinda berharap pemerintah daerah tetap mencari solusi konkret agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan biaya atau gagal masuk sekolah negeri.

Sri Puji menegaskan pendidikan seharusnya tetap bisa diakses semua anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.

“Jangan sampai ada anak-anak di Samarinda yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri atau karena keterbatasan biaya,” pungkasnya. (adv)