ARUSBAWAH.CO - Masalah siswa tidak tertampung di sekolah negeri di Kota Samarinda ternyata sudah lama menjadi perhatian DPRD Samarinda.
Bahkan, DPRD pernah mengusulkan skema subsidi pendidikan agar anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan usulan itu muncul setelah melihat masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang akhirnya berhenti sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama oleh pemerintah daerah.
“Rata-rata yang tidak diterima di sekolah negeri itu anak-anak dari desil 1 sampai desil 4. Banyak akhirnya yang tidak bersekolah,” ujar Sri Puji Astuti.
DPRD Usulkan Skema Subsidi untuk Sekolah Swasta
Sri Puji menjelaskan, DPRD Samarinda sebenarnya sudah mengusulkan konsep subsidi silang sejak dua hingga tiga tahun lalu melalui rapat paripurna kepada Wali Kota Samarinda.
Dalam konsep tersebut, siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta.
Namun biaya pendidikan, terutama SPP, diusulkan ditanggung oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Menurutnya, skema itu bisa menjadi jalan tengah agar anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan meski gagal masuk sekolah negeri.
“Kami mengusulkan agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa dilimpahkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan SPP dari pemerintah kota,” katanya.
Dinilai Bisa Selamatkan Sekolah Swasta dari Krisis Murid
Selain membantu siswa dari keluarga kurang mampu, Sri Puji menilai program tersebut juga dapat menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Samarinda.
Ia mengatakan, keberadaan sekolah swasta tetap penting dalam mendukung pemerataan pendidikan di daerah.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak harus terus-menerus membangun sekolah negeri baru dalam jumlah besar apabila sekolah swasta masih bisa dioptimalkan.
Menurutnya, jika siswa dialihkan ke sekolah swasta dengan dukungan subsidi pemerintah, maka sekolah swasta tetap hidup dan anak-anak juga tidak kehilangan kesempatan belajar.
Program Belum Berjalan karena Efisiensi Anggaran
Meski sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu, Sri Puji mengakui program tersebut hingga kini belum terealisasi.
Ia menilai kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu hambatan utama yang membuat program subsidi pendidikan itu belum dapat dijalankan oleh pemerintah kota.
Selain itu, DPRD juga menyoroti program orang tua asuh yang sebelumnya sempat dicanangkan Pemkot Samarinda namun belum berjalan optimal.
Menurut Sri Puji, perubahan sistem data sosial dari pemerintah pusat ikut memengaruhi pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut.
DPRD Minta Jangan Ada Anak Samarinda Putus Sekolah
DPRD Samarinda berharap pemerintah daerah tetap mencari solusi konkret agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan biaya atau gagal masuk sekolah negeri.
Sri Puji menegaskan pendidikan seharusnya tetap bisa diakses semua anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
“Jangan sampai ada anak-anak di Samarinda yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri atau karena keterbatasan biaya,” pungkasnya. (adv)
