Di sisi lain, Anhar mengakui masih terdapat ketimpangan daya tampung sekolah negeri di sejumlah wilayah Kota Samarinda. 

Karena itu, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB agar persoalan yang sama tidak kembali muncul pada tahun-tahun mendatang.

Komisi IV DPRD Samarinda juga berencana mengundang seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB untuk membahas berbagai laporan yang disampaikan masyarakat.

Pembahasan tersebut mencakup dugaan persoalan pada jalur domisili, afirmasi, hingga prestasi.

"Kita tidak boleh memvonis siapa pun. Kita cari dulu masalahnya di mana, kemudian kita carikan solusi yang terbaik," pungkasnya.

Anhar menegaskan seluruh persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB perlu dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh sebelum diambil langkah penyelesaian yang tepat. (adv/naa)