ARUSBAWAH.CO - Polemik pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda dinilai tidak sepenuhnya bersumber dari mekanisme penerimaan peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, berpendapat persoalan tersebut juga dipengaruhi tingginya keinginan sebagian orang tua agar anak mereka diterima di sekolah tertentu.
Menurut Anhar, pemerintah telah menetapkan skema penerimaan melalui beberapa jalur, seperti domisili, afirmasi, dan prestasi.
Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap menghormati aturan yang berlaku sembari menunggu adanya evaluasi apabila dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kekurangan.
"Terkadang orang tua wali murid maunya anaknya sekolah di situ. Kalau tidak di sekolah itu, tidak mau. Padahal kita juga harus menghargai sistem yang sudah dibuat," katanya.
Ia menjelaskan pemerintah tetap berkewajiban memberikan kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah.
Namun, kondisi yang terjadi saat ini bukan karena peserta didik kehilangan akses pendidikan, melainkan lebih kepada keinginan untuk masuk ke sekolah yang menjadi pilihan utama.
"Pemerintah tidak akan membiarkan anak-anak kita tidak sekolah. Yang terjadi sekarang ini kadang sekolah yang diinginkan tidak diterima. Nah, itu yang kita carikan solusinya," ujarnya.
Sebagai gambaran, Anhar menceritakan pengalaman putranya yang sempat diterima di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Samarinda.
Meski demikian, keluarganya memilih sekolah yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal di kawasan Palaran.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak menghalangi anaknya untuk terus berprestasi hingga akhirnya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Jepang.
"Anak saya diterima di SMP 1 dan SMA 1, tapi memilih sekolah di Palaran. Nyatanya kemudian diterima di SMA 6 dan sekarang kuliah di Universitas Osaka dengan beasiswa. Yang menentukan itu bukan sekolahnya, tetapi anaknya sendiri," tutur dia.
Di sisi lain, Anhar mengakui masih terdapat ketimpangan daya tampung sekolah negeri di sejumlah wilayah Kota Samarinda.
Karena itu, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB agar persoalan yang sama tidak kembali muncul pada tahun-tahun mendatang.
Komisi IV DPRD Samarinda juga berencana mengundang seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB untuk membahas berbagai laporan yang disampaikan masyarakat.
Pembahasan tersebut mencakup dugaan persoalan pada jalur domisili, afirmasi, hingga prestasi.
"Kita tidak boleh memvonis siapa pun. Kita cari dulu masalahnya di mana, kemudian kita carikan solusi yang terbaik," pungkasnya.
Anhar menegaskan seluruh persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB perlu dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh sebelum diambil langkah penyelesaian yang tepat. (adv/naa)
