Ia menyebut fraksi-fraksi masih akan melakukan konsolidasi untuk menentukan sikap resmi.

“Bergabung atau membentuk tim pengawasan mandiri, semangatnya tetap sama: mencegah potensi penyimpangan dalam PPDB,” ungkap Novan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi DPRD untuk ikut bergabung dalam Satgas Pengawasan PPDB.

Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat memperkuat pengawasan, sejalan dengan Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 yang menekankan pencegahan gratifikasi dan praktik korupsi dalam proses penerimaan siswa.

“Kalau DPRD ingin ikut serta, silakan. Kami terbuka,” kata Andi Harun usai rapat bersama dewan di Gedung DPRD Samarinda. (adv)