"Kami perlu melihat data dan perencanaan yang disusun pemerintah kota terlebih dahulu. Dari situ baru bisa diketahui prioritas pembangunan dan kondisi fiskal yang sebenarnya," katanya.

Menurut Helmi, pembahasan yang berbasis dokumen menjadi penting agar keputusan anggaran benar-benar disusun berdasarkan kondisi keuangan daerah yang riil.

Kebijakan Fiskal Pusat Ikut Pengaruhi APBD 2027

Selain menunggu rancangan dari pemerintah kota, DPRD Samarinda juga terus memantau perkembangan kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Helmi mengatakan hingga kini belum ada arahan terbaru terkait kebijakan efisiensi anggaran maupun skema transfer dana ke daerah yang akan berlaku pada tahun anggaran berikutnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat menyusun proyeksi anggaran secara lebih rinci.

"Sampai sekarang kami belum menerima arahan baru dari pemerintah pusat terkait efisiensi ataupun kebijakan fiskal lainnya. Jadi kami masih menunggu perkembangan berikutnya," ujarnya.

Ia menambahkan setiap perubahan kebijakan fiskal nasional akan berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan APBD 2027. (adv)