Akibatnya, panjang fondasi harus ditambah. Perubahan ini berdampak langsung pada penggunaan anggaran yang membengkak.

“Dana yang tersedia akhirnya tidak cukup untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan,” jelasnya.

Transparansi Laporan Kini Dipertanyakan

Temuan ini membuat Pansus LKPJ DPRD Samarinda bersiap melakukan pencocokan lebih lanjut dengan dokumen LKPj Wali Kota.

Langkah ini penting untuk memastikan apakah kondisi proyek yang belum rampung sudah dilaporkan secara transparan atau belum.

Bagi DPRD, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan.

Ada harapan masyarakat yang bergantung pada fasilitas pendidikan yang layak—dan itu belum sepenuhnya terpenuhi.

Di titik ini, pertanyaannya sederhana: apakah laporan sudah mencerminkan kenyataan, atau masih menyisakan celah yang perlu dibuka lebih jauh? (adv)