Akibatnya, potensi ekonomi yang seharusnya bisa dirasakan masyarakat desa malah tidak termanfaatkan.

“Koperasi itu harus benar-benar berjalan, bukan sekadar nama di atas kertas,” ujarnya.

DPRD Kaltim menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi dan UKM, inspektorat, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pendampingan tidak boleh berhenti setelah koperasi resmi berdiri, tetapi harus dilakukan berkelanjutan agar pengawasan dan manajemen tetap efektif.

Sebagai langkah konkret, Salehuddin mengusulkan pembentukan satu hingga dua koperasi percontohan di Kutai Kartanegara.

Koperasi model ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan yang profesional, transparan, dan bisa ditiru oleh desa-desa lainnya.

“Koperasi percontohan akan menjadi acuan agar desa-desa lain dapat melihat dan meniru praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi,” jelasnya.

(adv)