ARUSBAWAH.CO - Pemerintah bersama DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal.

Meski demikian, DPRD menilai masih ada persoalan mendasar yang menghambat kemajuan koperasi, terutama lemahnya administrasi serta legalitas yang belum tertata dengan baik.

Kondisi ini membuat banyak koperasi desa di Kaltim tidak mampu berkembang dan akhirnya sulit mengakses berbagai fasilitas bantuan maupun pembiayaan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha para anggotanya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai persoalan tersebut sering berawal sejak proses pendirian koperasi.

Banyak koperasi hanya tercatat secara administratif tanpa diiringi pengelolaan profesional, sehingga kegiatan usahanya tidak berjalan maksimal.

“Administrasi yang kacau membuat koperasi sulit maju. Apalagi jika legalitasnya tidak lengkap, akses mereka terhadap bantuan dan pembiayaan otomatis terhambat,” tegas Salehuddin.

Ia juga menyoroti minimnya keberlanjutan operasional koperasi.

Tidak sedikit koperasi yang berdiri, namun hanya segelintir yang benar-benar aktif dalam jangka panjang.

Akibatnya, potensi ekonomi yang seharusnya bisa dirasakan masyarakat desa malah tidak termanfaatkan.

“Koperasi itu harus benar-benar berjalan, bukan sekadar nama di atas kertas,” ujarnya.

DPRD Kaltim menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi dan UKM, inspektorat, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pendampingan tidak boleh berhenti setelah koperasi resmi berdiri, tetapi harus dilakukan berkelanjutan agar pengawasan dan manajemen tetap efektif.

Sebagai langkah konkret, Salehuddin mengusulkan pembentukan satu hingga dua koperasi percontohan di Kutai Kartanegara.

Koperasi model ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan yang profesional, transparan, dan bisa ditiru oleh desa-desa lainnya.

“Koperasi percontohan akan menjadi acuan agar desa-desa lain dapat melihat dan meniru praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi,” jelasnya.

(adv)