Sekprov Sebut Jabatan Ketua LPTQ Bukan Hal Baru

Lebih lanjut, Ia mengatakan posisinya sebagai Ketua LPTQ Kaltim bukan sesuatu yang baru.

Kata dia, hampir seluruh Sekda di Indonesia juga menjabat sebagai ketua LPTQ di daerah masing-masing.

"Secara nasional hampir seluruh Sekda itu menjadi Ketua LPTQ. Mungkin hanya hitungan jari yang tidak. Jadi bukan karena ada kepentingan," kata Sri.

kemudian, ia menjelaskan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan LPTQ dilakukan sesuai aturan.

Kata dia, dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), LPTQ Kaltim juga menggunakan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita menyusun RAB, melaksanakan kegiatan, konsultasi dengan BPKP. MTQ itu pakai konsultan BPKP. Jadi bagaimana caranya mau membobol?" ujarnya.

Sri Wahyuni mengatakan dirinya diminta pengurus sebelumnya untuk membenahi tata kelola LPTQ Kaltim.

Menurut dia, pembenahan dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi, tetapi juga dari sisi administrasi dan pengelolaan organisasi.

"Tata kelolanya kita benahi, prestasi kita tingkatkan, administrasi dengan konsultan BPKP. Tahun 2025 sudah diaudit," katanya.

Ramainya media yang mengangkat berita itu, Sri Wahyuni meminta media lebih dulu melakukan verifikasi dan tidak menggiring opini sebelum memperoleh konfirmasi darinya.

"Kami tidak anti kritik. Silakan konfirmasi. Jangan menggiring opini yang tidak perlu dengan berita yang liar. Kita ingin media di Kaltim kredibel dan memberitakan sesuai fakta serta berimbang," ucapnya.

Soal Dana Hibah LPTQ Kaltim dan Rangkap Jabatan Pengurus

Pernyataan Sri Wahyuni itu muncul setelah salah satu media lokal di Kaltim mempersoalkan besarnya dana hibah yang diterima LPTQ Kaltim.

Di pemberitaan itu dituliskan LPTQ Kaltim menerima hibah sekitar Rp120 miliar pada 2024, termasuk untuk pelaksanaan MTQ Nasional di Samarinda.