“Fungsinya kan tentu informasi lebih luas, ada workshop-nya untuk peserta nanti yang tersertifikasi. Kalau namanya promosi itu, nilai pemborosannya di mana? Lihat aja di tempat lain, lebih boros lagi. Kalau tempatku kan enggak boros, orang uang semiliar kecil lah,” tambahnya.

Porsi Anggaran Masih Dinilai Wajar

Kemudian dikonfirmasi soal anggaran Rp1,7 miliar hanya sekitar 5,6 persen dari total anggaran Dispar Kaltim sebesar Rp34 miliar.

Menurutnya, porsi itu masih wajar karena program publikasi masuk dalam prioritas pengembangan desa wisata.

“Iya kan, itu satu termasuk di satu program prioritas di desa wisata itu,” katanya.

Ia juga menolak jika program ini dianggap ujug-ujug muncul tanpa perencanaan.

“Itu program lama, bukan ujuk-ujuk ada. Itu rencana awal, sudah ada kok salah satu komitmen program kerja itu pengembangan desa wisatawan dan kerja sama influencer,” tegasnya.

Menurut Ririn, yang terpenting dari program ini adalah hasilnya, bukan dari asumsi titipan.

“Intinya kita kasih kesempatan kita kerja dulu, outputnya apa? Nanti kita buktikan dengan kinerja kita. Kita butuh output-nya apa, bermanfaat enggak,” pungkasnya.

(wan)