Ia mempertanyakan logika politik di balik praktik tersebut. Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang wakil rakyat dipilih oleh warga Samarinda, namun justru memperjuangkan pembangunan di luar wilayah yang memberikan mandat.

“Masak dipilih oleh warga Samarinda, tapi pokirnya diperjuangkan di daerah lain? Itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Andi Harun Dorong Pengawasan Publik dan Media

Dalam pernyataan yang jarang disampaikan secara terbuka oleh kepala daerah, Andi Harun justru mendorong masyarakat dan media untuk aktif mengawasi kinerja DPRD.

Ia bahkan secara eksplisit meminta wartawan membantu membuka fakta apabila memang ada anggota DPRD dapil Samarinda yang menempatkan pokir di luar kota.

“Tolong bantu wartawan, bantu saya, siapa saja anggota DPRD dapil Samarinda yang tidak menaruh pokirnya di Kota Samarinda. Masyarakat harus tahu,” ucapnya.

Namun, Andi Harun menegaskan bahwa pengawasan tersebut tidak harus diarahkan kepadanya secara pribadi. Yang terpenting, informasi itu sampai ke publik.

“Tidak harus melapor ke saya. Laporkan ke masyarakat. Sampaikan ke publik. Ini loh wakil rakyat yang dipilih warga Samarinda, tapi memperjuangkan program di daerah lain,” katanya.

Etika Demokrasi Perwakilan Dipertaruhkan

Andi Harun menilai, penempatan pokir di luar dapil bukan hanya soal pelanggaran etika politik, tetapi juga menyentuh prinsip dasar demokrasi perwakilan.