ARUSBAWAH.CO -  Wali Kota Samarinda Andi Harun melontarkan pernyataan yang secara terbuka menyoroti integritas anggota DPRD, khususnya mereka yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda.

Ia menegaskan, penempatan pokok pikiran (pokir) ke luar wilayah dapil bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan menyangkut etika dan tanggung jawab politik.

Menurut Andi Harun, akan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemilih apabila wakil rakyat yang dipilih warga Samarinda justru memperjuangkan program pembangunan di daerah lain.

“Menurut saya itu terlalu berani. Beraninya kepada siapa? Terlalu berani kepada masyarakat,” tegas Andi Harun, Rabu (21/1/2026).

Sebagai informasi, Pokir adalah singkatan dari Pokok Pikiran DPRD.

Sederhananya, pokir itu “jalur resmi” anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi warga di daerah pemilihannya agar masuk ke dalam program dan anggaran pemerintah daerah.

Pokir DPRD dan Mandat Rakyat Samarinda

Bagi Andi Harun, kursi legislatif bukan sekadar posisi formal hasil pemilu.

Di baliknya melekat amanah politik yang harus diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan dan alokasi pembangunan yang berpihak pada konstituen.

Pokok pikiran DPRD, kata dia, sejatinya merupakan instrumen resmi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Karena itu, pokir seharusnya menjadi jembatan langsung antara kebutuhan warga dan program pemerintah daerah.

“Kalau masyarakat sampai menemukan ada anggota DPRD dapil Samarinda yang menempatkan pokirnya bukan di Kota Samarinda, menurut saya itu sudah terlalu berani. Terlalu berani kepada rakyat,” ujarnya.