Ia menyebut, saat ini ada skema multiyears contract (MYC) dari APBN senilai sekitar Rp450 miliar untuk periode 2025–2027, yang ditargetkan menangani tambahan 20 kilometer jalan.
Sisanya, sekitar 15 kilometer, masih menunggu kepastian apakah dibiayai APBD 2026 atau masuk skema lanjutan APBN 2026–2028.
Di tengah itu, kondisi keuangan Kaltim saat ini justru sedang tertekan.
APBD Kaltim turun dari sekitar Rp21 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun di 2026.
Artinya, ruang gerak provinsi ikut menyempit.
Karena itu, Ekti mulai mendorong langkah politik untuk berkomunikasi dengan BBPJN dan menggandeng anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim agar ikut memperjuangkan tambahan dari APBN.
DPRD Kaltim juga akan memanggil Dinas PUPR untuk menghitung ulang kebutuhan riil di lapangan, termasuk ruas-ruas yang selama ini tidak tertangani karena statusnya tidak jelas.
Target 2027 dan Pekerjaan Jalan yang Masih Panjang
Target pemerintah, ruas Tering–Ujoh Bilang bisa rampung pada 2027.
Tapi bagi Ekti, angka itu belum cukup meyakinkan tanpa kepastian tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Apalagi setelah ruas itu selesai, pekerjaan belum berhenti.
Ia menyebut, dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai masih ada sekitar 100 kilometer jalan dengan kondisi buruk.
Lalu berlanjut lagi ke Long Apari sekitar 60 kilometer.
“Artinya ini bukan proyek pendek. Panjang sekali,” demikian kata Ekti.
(wan)
Tag
