ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, memastikan akan terus mengawal pembangunan jalan penghubung Kutai Barat (Kubar)–Mahakam Ulu (Mahulu).

Fokusnya kini mendorong tambahan anggaran dari pemerintah pusat karena kemampuan daerah dinilai sudah mentok.

Ruas jalan yang dikawalnya itu bukan pendek.

Dari Kecamatan Tering sampai Ujoh Bilang panjangnya 136 kilometer.

Jalur itulah jadi akses utama warga Mahulu ke wilayah lain.

Tapi sampai sekarang, kondisinya belum benar-benar layak untuk dilalui.

Kondisi Jalan dan Persoalan di Lapangan

Ekti Imanuel baru saja turun langsung melihat kondisi lapangan, pada Minggu (15/3/2026) lalu.

Ekti Imanuel bilang, persoalan lama masih sama yaitu jalan belum tembus mulus, sebagian titik berubah jadi kubangan saat hujan, dan progres pembangunan tidak merata.

“Ini bukan sekadar soal teknis ya. Intinya harus ada di anggaran,” katanya kepada redaksi Arusbawah.co saat di temui baru-baru ini.

Di atas dokumen, pembagian kewenangan jalan itu sebenarnya sudah jelas.

Ada bagian jalan yang ditangani pemerintah pusat lewat APBN, ada yang jadi porsi Pemprov Kaltim, dan ada juga milik pemerintah kabupaten Mahakam Ulu.

Segmen KM 0–10 dan KM 41–117 ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dengan dana APBN.

KM 10–41 menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim lewat APBD.

Sementara KM 117–136 ditangani Pemkab Mahakam Ulu.

Disebutkan Ekti, saat ini ada sekitar 13 kilometer ruas yang tidak jelas statusnya.

Tidak sepenuhnya masuk kategori nasional, provinsi, atau kabupaten.

Dampaknya, ruas ini tidak tertangani maksimal.

Kebutuhan Anggaran dan Data Pembangunan

Di luar itu, Ekti Imanuel menyebut masih ada sekitar 33 kilometer jalan yang belum mengalami peningkatan perbaikan.

Dari jumlah itu, sekitar 13 kilometer menjadi beban provinsi, sementara sekitar 20 kilometer bergantung pada dana APBN.

Ekti tidak menutup angka-angka itu.

Ia justru menunjukkan bahwa beban pembangunan jalan itu memang berat dan tidak bisa hanya ditanggung daerah.

Ekti mengkalkulasikan, anggaran Rp30–40 miliar hanya mampu membangun 3–4 kilometer jalan.

Ia menyebut untuk menyelesaikan puluhan kilometer tersisa, dibutuhkan ratusan miliar rupiah anggaran tambahan dari APBN.

Data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas PUPR Kaltim menunjukkan, pada 2025 Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan sekitar Rp206 miliar untuk pembangunan ruas Tering–Ujoh Bilang.

Anggaran itu dibagi dalam empat paket pekerjaan:

• Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang 1: Rp53,4 miliar
• Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang 2: Rp53,4 miliar
• Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang 3: Rp48,9 miliar
• Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang 4: Rp51,2 miliar

Total anggaran itu digunakan untuk membangun sekitar 28,175 kilometer jalan dengan konstruksi rigid beton.

Selain itu, ada tambahan Rp12,7 miliar untuk pengadaan jembatan di ruas Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai.

“Provinsi sudah kerja. Tapi kalau mau cepat selesai, harus ada dorongan dari pusat,” ujar Ekti.

Tekanan Fiskal dan Harapan Tambahan APBN

Ia menyebut, saat ini ada skema multiyears contract (MYC) dari APBN senilai sekitar Rp450 miliar untuk periode 2025–2027, yang ditargetkan menangani tambahan 20 kilometer jalan.

Sisanya, sekitar 15 kilometer, masih menunggu kepastian apakah dibiayai APBD 2026 atau masuk skema lanjutan APBN 2026–2028.

Di tengah itu, kondisi keuangan Kaltim saat ini justru sedang tertekan.

APBD Kaltim turun dari sekitar Rp21 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun di 2026.

Artinya, ruang gerak provinsi ikut menyempit.

Karena itu, Ekti mulai mendorong langkah politik untuk berkomunikasi dengan BBPJN dan menggandeng anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim agar ikut memperjuangkan tambahan dari APBN.

DPRD Kaltim juga akan memanggil Dinas PUPR untuk menghitung ulang kebutuhan riil di lapangan, termasuk ruas-ruas yang selama ini tidak tertangani karena statusnya tidak jelas.

Target 2027 dan Pekerjaan Jalan yang Masih Panjang

Target pemerintah, ruas Tering–Ujoh Bilang bisa rampung pada 2027.

Tapi bagi Ekti, angka itu belum cukup meyakinkan tanpa kepastian tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Apalagi setelah ruas itu selesai, pekerjaan belum berhenti.

Ia menyebut, dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai masih ada sekitar 100 kilometer jalan dengan kondisi buruk.

Lalu berlanjut lagi ke Long Apari sekitar 60 kilometer.

“Artinya ini bukan proyek pendek. Panjang sekali,” demikian kata Ekti.

(wan)