Ia juga menambahkan bahwa batas waktu untuk menyelesaikan masalah ini adalah pertengahan Januari 2025.

“Kita tunggu saja realisasinya. Besarannya kurang lebih seperti yang dilaporkan, dan kami telah menerima surat dari Gubernur berikut LHP untuk ditindaklanjuti,” jelas Rozani.

Ia menekankan bahwa Kepala UPTD BLKI Balikpapan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kita beri waktu dan keleluasaan untuk memenuhi kewajibannya,” tambahnya.

Sementara itu, pihak redaksi sudah melakukan konfirmasi kepada pihak BLKI Balikpapan melalui pesan ke nomor kontak Call Center WhatsApp BLKI Balikpapan.

Namun, dua pesan yang dikirimkan tim redaksi, masih belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan. (wan)