“Pendidikan gratis itu bukan program instan. Perlu sistem, regulasi, dan kesiapan anggaran yang matang. Tapi sekarang sudah mulai ada pondasinya,” lanjut Agus Suwandy. 

Agus menambahkan, hasil nyata dari berbagai program diharapkan mulai terlihat ketika masa kerja mencapai 200 hari.

Ia juga menekankan bahwa pada tahun anggaran 2026 mendatang, seluruh kebijakan dan anggaran akan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan saat ini.

“Memang menyusun dasar kebijakan itu tidak mudah, apalagi di masa transisi. Tapi ke depan, ketika sudah masuk tahun anggaran penuh, kita harapkan implementasi program berjalan maksimal,” jelasnya.

DPRD Kaltim pun berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya program prioritas. Agus menegaskan, apabila dalam 200 hari tidak ada perkembangan signifikan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.

“Kalau 200 hari masih belum menunjukkan hasil, maka kita harus duduk bersama untuk melihat apakah arah kebijakannya perlu diperbaiki,” tutupnya. (adv)