Advertorial

DPRD Kaltim

Dewan soal Program Kerja Rudy-Seno, Komisi I Tunggu Waktu 200 Hari

Kamis, 5 Juni 2025 18:45

Anggota DPRD KALTIM - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy/ IST

ARUSBAWAH.CO -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memberikan penilaian terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan Seno Aji, yang telah memasuki 100 hari masa kerja.

Meski belum banyak program konkret yang terealisasi, DPRD menilai periode ini sebagai fase awal untuk menyusun arah kebijakan dan konsolidasi internal.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menilai bahwa waktu 100 hari belum cukup untuk menyelesaikan persoalan besar di daerah.

Ia menekankan pentingnya membangun pondasi yang kuat sebelum masuk ke tahap eksekusi kebijakan.

“Kalau dalam 100 hari belum terlihat hasil yang besar, itu wajar. Sekarang ini adalah tahap awal untuk menyusun arah kebijakan yang tepat. Kita akan lihat di 200 hari ke depan, kalau belum juga menunjukkan kemajuan, maka perlu kita evaluasi lebih dalam,” ujar Agus, Kamis (5/6/2025).

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebijakan pendidikan gratis.

Meski belum berjalan penuh, DPRD menilai pemerintah provinsi sudah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan program tersebut.

“Pendidikan gratis itu bukan program instan. Perlu sistem, regulasi, dan kesiapan anggaran yang matang. Tapi sekarang sudah mulai ada pondasinya,” lanjut Agus Suwandy

Agus menambahkan, hasil nyata dari berbagai program diharapkan mulai terlihat ketika masa kerja mencapai 200 hari.

Ia juga menekankan bahwa pada tahun anggaran 2026 mendatang, seluruh kebijakan dan anggaran akan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan saat ini.

“Memang menyusun dasar kebijakan itu tidak mudah, apalagi di masa transisi. Tapi ke depan, ketika sudah masuk tahun anggaran penuh, kita harapkan implementasi program berjalan maksimal,” jelasnya.

DPRD Kaltim pun berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya program prioritas. Agus menegaskan, apabila dalam 200 hari tidak ada perkembangan signifikan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.

“Kalau 200 hari masih belum menunjukkan hasil, maka kita harus duduk bersama untuk melihat apakah arah kebijakannya perlu diperbaiki,” tutupnya. (adv)

Tag

MORE