"Kalau ada yang tidak beres, Ombudsman harus bertindak. Publik berhak tahu ke mana uang mereka digunakan," tambahnya.

Selain soal anggaran, kesiapan infrastruktur juga menjadi sorotan.

Purwadi menilai program ini terburu-buru.

"Kaltim belum punya sapi perah, bahkan untuk susu pun hanya tersedia dua kali seminggu ya kan. Bandingkan dengan Jawa yang bisa menyediakan setiap hari," kritiknya dalam wawancara telpon bersama redaksi Arusbawah.co.

Ia juga mengingatkan, program seperti ini memerlukan kesiapan pendanaan, ekonomi lokal, hingga kelembagaan.

"Kalau tidak matang, hanya akan jadi slogan pejabat," kritiknya.

Purwadi menutup wawancara dengan harapan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"MBG punya potensi besar jika dikelola dengan baik. Tapi harus transparan, akuntabel, dan memberdayakan ekonomi lokal. Jangan sampai jadi proyek para elit," pungkasnya. (wan)