"Kalau ini uang APBN, apakah sudah ditransfer? Kalau dari APBD Samarinda, apakah cukup? Program sebesar ini harus transparan. Jangan sampai jadi proyek terselubung," Tambah Purwadi

Purwadi menyoroti kurangnya pemberdayaan ekonomi lokal dalam pelaksanaan MBG.

"Bahan baku seperti sayur, ayam, dan telur harusnya dibeli dari petani lokal. Dengan begitu, peredaran uang di desa bisa meningkat," jelasnya.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

"Tiba-tiba muncul dapur besar yang dikelola pihak tertentu. Kalau ini hanya menguntungkan pengusaha besar, pemberdayaan lokal jadi omong kosong," tegasnya.

Purwadi juga mempertanyakan tertutupnya akses media ke dapur MBG.

"Kenapa dapurnya tidak boleh diliput? Ini uang negara, harus transparan. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipatuhi," ujarnya.

Ia menyarankan agar Ombudsman RI turun tangan mengawasi.