ARUSBAWAH.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Meski sudah berjalan di SDN 004 Samarinda Utara, program ini dinilai belum maksimal.
Menurut Purwadi Purwoharsojo, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait pelaksanaan program itu, terutama soal transparansi anggaran dan efektivitasnya.
Saat diwawancarai ArusBawah.co pada Rabu (22/1/2025), Purwadi mengungkapkan keheranannya atas besaran biaya MBG yang mencapai Rp12.500 per porsi.
"Awalnya, kan, disebut Rp17.000 per porsi. Lalu kenapa sekarang turun? Angka ini patut dikritisi," Kata Purwadi.
Berdasarkan perhitungan redaksi, dengan 3.000 siswa di 8 sekolah di Samarinda Utara, program ini membutuhkan Rp37,5 juta per hari.
Jika dihitung seminggu, anggaran mencapai Rp225 juta, dan dalam sebulan menelan biaya hingga Rp8,1 miliar.
"Itu baru di satu kecamatan. Bagaimana dengan sekolah lain?" tanya Purwadi.
"Kalau ini uang APBN, apakah sudah ditransfer? Kalau dari APBD Samarinda, apakah cukup? Program sebesar ini harus transparan. Jangan sampai jadi proyek terselubung," Tambah Purwadi
Purwadi menyoroti kurangnya pemberdayaan ekonomi lokal dalam pelaksanaan MBG.
"Bahan baku seperti sayur, ayam, dan telur harusnya dibeli dari petani lokal. Dengan begitu, peredaran uang di desa bisa meningkat," jelasnya.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
"Tiba-tiba muncul dapur besar yang dikelola pihak tertentu. Kalau ini hanya menguntungkan pengusaha besar, pemberdayaan lokal jadi omong kosong," tegasnya.
Purwadi juga mempertanyakan tertutupnya akses media ke dapur MBG.
"Kenapa dapurnya tidak boleh diliput? Ini uang negara, harus transparan. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipatuhi," ujarnya.
Ia menyarankan agar Ombudsman RI turun tangan mengawasi.
"Kalau ada yang tidak beres, Ombudsman harus bertindak. Publik berhak tahu ke mana uang mereka digunakan," tambahnya.
Selain soal anggaran, kesiapan infrastruktur juga menjadi sorotan.
Purwadi menilai program ini terburu-buru.
"Kaltim belum punya sapi perah, bahkan untuk susu pun hanya tersedia dua kali seminggu ya kan. Bandingkan dengan Jawa yang bisa menyediakan setiap hari," kritiknya dalam wawancara telpon bersama redaksi Arusbawah.co.
Ia juga mengingatkan, program seperti ini memerlukan kesiapan pendanaan, ekonomi lokal, hingga kelembagaan.
"Kalau tidak matang, hanya akan jadi slogan pejabat," kritiknya.
Purwadi menutup wawancara dengan harapan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"MBG punya potensi besar jika dikelola dengan baik. Tapi harus transparan, akuntabel, dan memberdayakan ekonomi lokal. Jangan sampai jadi proyek para elit," pungkasnya. (wan)
