ARUSBAWAH.CO -  Aksi mahasiswa yang menyoroti pelaksanaan Program GratisPol mendapat perhatian dari Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana.

Ia menilai, unjuk rasa tersebut tidak bisa dianggap sebagai dinamika biasa.

“Aksi mahasiswa ini tidak bisa hanya dianggap angin lalu. Ini pesan serius bahwa banyak pihak peduli terhadap program ini,” ujar Yenni saat dimintai tanggapan, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GratisPol merupakan program strategis yang menyangkut masa depan pendidikan ribuan anak Kaltim.

Karena itu, seluruh kerja penyempurnaan harus menjadi tanggung jawab utama pihak eksekutif.

“Kerja kerasnya memang ada di pemerintah provinsi. Kalau ada celah, sistemnya harus dibenahi,” tegasnya.

Perlu Mitigasi dan Perbaikan Sistem

Yenni menekankan pentingnya pembenahan sistem administrasi dan mitigasi sejak awal untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis.

Ia menilai, lonjakan jumlah penerima di tahun kedua tentu membawa konsekuensi pada kesiapan sistem, validasi data, hingga koordinasi antarinstansi.

“Mitigasi harus dilakukan sejak awal. Jangan tunggu ada masalah dulu baru bergerak,” katanya.

Selain itu, ia mendorong adanya tim sosialisasi yang terintegrasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Kesra dan Diskominfo harus berjalan beriringan. Sosialisasi jangan setengah-setengah, informasi harus jelas dan tersampaikan dengan baik,” ujar Yenni yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. 

Usul Tim Khusus di Kampus

Belajar dari persoalan sebelumnya di sejumlah perguruan tinggi seperti ITK dan Unmul, Yenni menilai perlu ada tim khusus di kampus yang secara resmi ditetapkan melalui surat keputusan (SK) dari Gubernur atau pun Tim Pengarah Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G). 

Hal ini untuk menghindari kasus mahasiswa yang tidak terdata atau tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

“Kalau perlu ada tim tersendiri di kampus yang di-SK-kan, supaya koordinasinya lebih terarah dan mahasiswa tidak kebingungan,” ucapnya.

Transparansi dan Data Satu Pintu

Yenni juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan realisasi serapan.

Menurutnya, publik berhak mengetahui secara detail bagaimana dana besar GratisPol dikelola.

“Transparansi data harus satu pintu di Kesra. Publik perlu diberi tahu secara rinci, baik soal penggunaan anggaran maupun realisasinya,” katanya.

Perlu Road Map Jangka Panjang

Tak hanya soal angka penerima dan besaran anggaran, Yenni meminta Pemprov menyusun peta jalan (road map) GratisPol yang jelas dalam lima tahun ke depan.

“Misalnya, berapa lulusan kedokteran yang ingin dicapai dalam lima tahun? Berapa lulusan IT yang bisa mendorong lahirnya lapangan kerja baru? Jadi bukan hanya soal angka, tapi visi besar ke mana arah program ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, tujuan akhirnya harus jelas: apakah untuk mencetak SDM unggul, memperluas lapangan kerja, atau sekadar meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Dewan Akan Terus Mengawal

Yenni memastikan DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GratisPol.

“Kami di dewan akan terus memantau. Kalau memang perlu dibenahi, mari kita benahi bersama antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.

Menurutnya, kritik dan aspirasi mahasiswa harus dimaknai sebagai energi positif untuk menyempurnakan program, bukan sebagai serangan.

“Semua ingin yang terbaik untuk pendidikan Kaltim,” tutupnya. (sobizz/pra)